Australia akui Palestina – Pemerintah Australia resmi mengumumkan langkah bersejarah untuk mengakui Negara Palestina pada September 2025, dalam sidang United Nations General Assembly (UNGA) ke‑80 mendatang. Keputusan diumumkan pada 11 Agustus 2025, setelah rapat kabinet di Canberra, dan disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menlu Penny Wong.
Mengapa Australia akui Palestina pada September?
- Momentum global untuk solusi dua negara
Australia bergabung dengan Prancis, Inggris, dan Kanada yang telah menyatakan akan mengakui Palestina. Langkah ini menjadi bagian dari gelombang diplomatik G7 yang ingin memberi tekanan internasional bagi perdamaian. - Syarat reformasi dari Otoritas Palestina
Pengakuan dipastikan hanya akan dilakukan jika Otoritas Palestina memenuhi sejumlah komitmen: mengecualikan Hamas dari pemerintahan, mendemiliterisasi wilayah, mengadakan pemilu demokratis, dan mengakhiri pembayaran kepada tahanan. - Komitmen historis Australia terhadap resolusi PBB sejak 1947
Canberra menekankan bahwa langkah ini mendukung semangat Resolusi 181 PBB—yang pertama kali merekomendasikan pembentukan dua negara Israel dan Palestina. Australia tetap dalam jalur historis kebijakan dua negara. - Reaksi Israel dan kekhawatiran dalam negeri
PM Netanyahu mengecam keputusan ini sebagai “memalukan” dan hanya akan memperkuat Hamas, bukan memperjuangkan perdamaian. Sementara itu, oposisi nasional menyatakan keputusan unilateral bisa merusak hubungan dengan AS dan melemahkan posisi negosiasi. - Tekanan publik domestik memicu diplomasi aktif
Latar belakang pengumuman ini juga dipengaruhi oleh demonstrasi pro‑Palestina besar di Sydney (3 Agustus 2025), yang disebut “March for Humanity”, dengan jumlah peserta hingga ratusan ribu orang.
Latar Belakang Diplomatik
Sejak tahun 1982, Australia membuka kantor informasi Palestina di Canberra, yang berkembang menjadi delegasi umum pada 1994. Kebijakan Labor yang berkuasa sejak 2022 membalikkan keputusan pemerintah sebelumnya tentang Yerusalem dan kembali menggunakan istilah “Wilayah Palestina yang Diduduki”.
Pada Juli 2025, Australia turut menandatangani “New York Call” — pernyataan bersama sejumlah negara untuk mendorong pengakuan Palestina di UNGA September. Kini, keputusan resmi diambil: pengakuan dijadwalkan September 2025.
Dampak dan Tantangan
- Simbol diplomatik kuat
Pengakuan oleh negara sekutu seperti Australia memberi sinyal moral dan diplomatik penting bagi Palestina, mendukung legitimasi internasional mereka. - Bukan solusi final
Meski penting, pengakuan tidak otomatis menyelesaikan konflik. Untuk mewujudkan dua negara nyata, negosiasi langsung antara Israel dan Palestina tetap diperlukan.
Reaksi Komunitas Internasional dan Harapan Ke Depan
Keputusan Australia akui Palestina telah disambut secara positif oleh berbagai organisasi internasional seperti United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) dan Human Rights Watch. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan terhadap hak asasi manusia rakyat Palestina yang telah lama mengalami penderitaan akibat konflik berkepanjangan. Dukungan dari negara demokrasi seperti Australia memberi tekanan baru kepada Israel agar mempertimbangkan pendekatan diplomatik alih-alih militer.
Namun, tantangan tetap besar. Pemerintah Australia perlu memantau dengan ketat komitmen reformasi internal dari Otoritas Palestina. Jika reformasi tidak berjalan, pengakuan ini bisa dipolitisasi oleh kelompok ekstremis dan malah memperkeruh situasi. Oleh karena itu, Australia juga mendorong pemantauan independen oleh lembaga internasional.
Lebih jauh, pengakuan ini bisa menjadi pembuka jalan bagi negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik lainnya untuk mengikuti langkah yang sama. Negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Selandia Baru telah lama menunjukkan solidaritas terhadap Palestina, dan kini mereka mendapat dorongan moral dari keputusan Australia akui Palestina bulan depan ini.
Dengan demikian, Australia akui Palestina bukan hanya langkah simbolik, tapi juga strategis. Ini menjadi bentuk keberanian diplomatik yang bisa menginspirasi negara lain dalam mendukung perdamaian dan keadilan di Timur Tengah.
Dukungan Diaspora dan Aktivis Pro-Palestina di Australia
Keputusan Australia akui Palestina juga mendapat dukungan kuat dari komunitas diaspora Palestina dan kelompok pro-Palestina di berbagai kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane. Banyak aktivis yang menyambut langkah ini sebagai hasil perjuangan panjang mereka dalam mengedukasi publik dan menekan pemerintah Australia untuk mengambil sikap. Beberapa universitas di Australia bahkan telah menggelar forum diskusi dan aksi damai yang menyerukan keadilan bagi Palestina. Mereka menilai bahwa pengakuan negara Palestina adalah titik awal menuju solusi damai yang lebih konkret dan bukan sekadar retorika politik semata.
Australia akui Palestina merupakan langkah berani dan bermakna yang diambil oleh pemerintah PM Albanese untuk mendorong momentum diplomatik menuju solusi dua negara. Keputusan ini lahir dari keseimbangan antara reformasi Palestina yang konkret, tekanan global, dan aspirasi domestik untuk perdamaian. Pengakuan yang akan diresmikan pada UNGA September nanti menjadi babak baru dalam sejarah hubungan Australia–Palestina, sekaligus sambutan penting terhadap panggilan internasional demi memecah siklus kekerasan dan penderitaan.
