Pembongkaran rumah Palestina Tulkarem oleh Israel dalam usaha untuk mendirikan permukiman ilegal baru
Pembongkaran rumah Palestina Tulkarem kembali terjadi sejak Sabtu, 12 Juli 2025, ketika militer Israel menurunkan buldoser di kamp pengungsi Tulkarem, Tepi Barat. Akses paksa dipicu oleh perintah pemerintah Israel untuk meratakan 104 bangunan, terdiri dari sekitar 400 unit rumah di lingkungan al‑Foul dan al‑Murabba’a.
1. Skala besar & tantangan hukum
Israel menyatakan pembongkaran dilakukan karena “kebutuhan militer”, mengabaikan perintah pembekuan dari Mahkamah Agung Israel pada 2 Juli, dan tetap melanjutkan operasi sejak 7 Juli . Adalah Lembaga Adalah sebagai kuasa hukum mengajukan keberatan karena tidak terdapat bukti urgensi militer yang konkret.
2. Dampak terhadap ribuan jiwa
Lebih dari 5.000 keluarga, sekitar 25.000 warga, sudah terdampak—enam ratusan rumah hancur total, ribuan lainnya rusak—akibat operasi lanjutan sejak Januari 2025 . UN mengestimasi sekitar 40.000 orang kehilangan tempat tinggal sementara dalam kamp seperti Tulkarem, Nur Shams, dan Jenin.
3. Eksodus dan protes massa
Ribuan warga meninggalkan kamp Tulkarem pada awal Juli setelah pemberitahuan mengenai Pembongkaran rumah Palestina Tulkarem yang mencakup 104 gedung—diperkirakan menyisakan 400 keluarga tanpa tempat tinggal. Dalam aksi protes, para perempuan dan anak-anak dari kamp menggelar vigil di pusat kota Tulkarem menuntut hak pulang dan bantuan rumah ulung.
4. Eskalasi pola militer wilayah Gaza–Tepi Barat
Aktivis HAM menyoroti tren terkini —model seperti di Gaza kini juga dijalankan di Tepi Barat. Penggunaan buldoser, tank, drone, dan penyitaan rumah berubah menjadi outpost militer merupakan bagian dari operasional skala besar sejak Januari 2025.
5. Kritik internasional & norma hukum
Amnesty dan PBB menganggap pembongkaran massal ini dapat menghitung sebagai pelanggaran Konvensi Jenewa IV: “penghancuran properti sipil dilarang, kecuali bila dibutuhkan oleh operasi militer” . Banyak pihak meminta pihak berwenang Israel untuk menghentikan operasi dan memberi kelonggaran akses investigasi.
Analisis dan Sudut Pandang Warga
Perspektif korban
-
Abd al‑Rahman Ajaj (62), seorang warga Tulkarem:
“Kami kembali ke kamp dan rumah kami telah diratakan. Tidak ada yang memberi tahu kami,”.
Warga lain, Subhi Hamdan (65), diberikan waktu hanya satu hari untuk pergi dan hingga kini belum menerima bantuan perumahan alternatif.
Tuntutan advokasi
Warga memprotes kehadiran militer dan meminta UNRWA serta pemerintah Palestina menyediakan rumah pengganti—bukan bantuan makanan atau tenda nomaden. “Kami ingin kembali ke Nur Shams” tegas Um Moataz Abu Shala.
Konteks & Implikasi Jangka Panjang
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Pelaksanaan hukum | Intervensi hukum lewat petition mencerminkan ketidakjelasan urgensi militer dan potensi pelanggaran HAM. |
| Penggunaan pola Gaza | Operasional yang mirip metode penghancuran infrastruktur di Gaza dikritik sebagai eskalasi sistematis dan potensi etnis cleansing . |
| Stabilitas regional | Pembongkaran besar-besaran ini berpotensi meningkatkan ketegangan lokal dan mendorong gelombang aksi protes internasional. |
Upaya & Seruan Internasional
-
Mahkamah Agung Israel: membekukan sementara sebelum perlawanan hukum dilanjutkan.
-
Lembaga HAM seperti Adalah & Amnesty: menuntut pengembalian proses hukum dan pemulihan rumah pasca Pembongkaran rumah Palestina Tulkarem.
-
Komunitas internasional & PBB: mendesak penghentian Pembongkaran rumah Palestina Tulkarem dan investigasi independen untuk menentukan pelanggaran hukum humaniter.
Kesimpulan
Pembongkaran rumah Palestina Tulkarem oleh Israel saat ini merupakan operasi militer besar dengan dampak menetap pada ribuan warga sipil. Mengabaikan keputusan pengadilan, militer terus melanjutkan tindakan destruktif. Akibatnya, krisis kemanusiaan semakin parah, dan rezim penghancuran infrastruktur sipil ini menjadi sorotan global. Tekanan hukum dan advokasi internasional kini menjadi kunci agar pembongkaran dihentikan dan hak-hak warga dipulihkan.
