Permukiman baru Tepi Barat meresahkan Palestina sejak awal
Israel kembali mengumumkan rencana pembangunan permukiman baru Tepi Barat, sebanyak 2.339 unit permukiman ilegal, menyusul laporan terbaru dari Palestine Liberation Organization (PLO) yang dirilis Sabtu, 12 Juli 2025. Proyek permukiman baru Tepi Barat ini mencakup beberapa wilayah vital — dari Qalqilya hingga Betlehem — dan memperdalam ancaman atas hak-hak warga Palestina.
1. Detil rencana pembangunan permukiman
Berdasarkan data PLO dan Anadolu Agency:
-
1.352 unit di Qalqilya, utara Tepi Barat
-
430 unit di timur laut Ramallah dan barat laut Yerusalem
-
407 unit di Betlehem
-
150 unit di area barat Ramallah
Jumlah ini bahkan lebih besar daripada beberapa tahapan lanjutan sebelumnya, menunjukkan lonjakan berbahaya.
2. Tujuan strategis: isolasi desa Palestina
Permukiman baru Tepi Barat ini tak sekadar memperluas ruang fisik Israel, melainkan ditujukan untuk menciptakan ‘kedekatan geografis’ antar permukiman Yahudi, seperti di Qalqilya. Akibatnya, desa-desa Palestina justru menjadi terasing—dikelilingi permukiman dan lumpuh mobilitasnya.
3. Sinkronisasi dua menteri kunci dalam rencana ini
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz disebut memainkan peran saling melengkapi: Smotrich mendorong perluasan Permukiman baru Tepi Barat, sementara Katz memberikan perlindungan militer ke pemukim ilegal.
Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir bahkan membentuk unit polisi yang khusus terdiri dari pemukim ilegal—langkah yang dianggap memperkuat aneksasi de facto atas Tepi Barat.
4. Angka pemukim ilegal terus naik
Saat ini ada sekitar 770.000 pemukim ilegal yang tinggal di 180 permukiman ilegal dan 256 pos terdepan di Tepi Barat.
5. Resolusi internasional dan hukum internasional
Komunitas internasional, termasuk PBB, mengatakan semua permukiman tersebut ilegal berdasarkan Hukum Internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) telah mendeklarasikan pendudukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur ilegal, serta menyerukan pembongkaran permukiman—termasuk 2.339 unit Permukiman baru Tepi Barat yang direncanakan kini.
6. Dampak kekerasan dan kehilangan
Hingga paruh pertama tahun 2025, Otoritas Palestina mencatat 2.153 serangan oleh pemukim ilegal di Tepi Barat. Sementara itu, sejak awal konflik di Gaza, sedikitnya 998 warga Palestina tewas dan lebih dari 7.000 terluka akibat konflik antara pasukan Israel dan pemukim ilegal.
7. Momentum ekspansi: dari bulan lalu hingga sekarang
Tak hanya proyek 2.339 unit ini, pada akhir Mei 2025, pemerintah Israel juga menyetujui 22 permukiman baru melalui pengesahan kabinet keamanan. Keputusan ini termasuk legalisasi sejumlah pos terdepan yang sebelumnya tak diakui.
Pendekatan semacam ini semakin dikaitkan dengan ‘pendekatan aneksasi pelan-pelan’ yang dilakukan oleh pemerintahan Netanyahu, dengan dukungan terbuka dari AS dan konstruksi infrastuktur untuk mengintegrasikan Tepi Barat ke Israel.
Analisis & Perspektif Internasional
-
Human rights groups seperti B’Tselem menyebut kebijakan ini sebagai “etnik pembersihan” yang menguatkan supremasi Yahudi di wilayah pendudukan.
-
Diplomasi global: Eropa dan beberapa negara, yang khawatir terhadap aneksasi, telah memberikan ancaman sanksi terhadap tindakan seperti ini.
-
Palestinian Authority (Otoritas Palestina) memperingatkan bahwa perluasan semacam ini bisa menghancurkan solusi dua negara, memicu eskalasi kekerasan, dan mengabaikan aspirasi rakyat Palestina untuk kemerdekaan.
Kesimpulan
Rencana permukiman baru Tepi Barat sebanyak 2.339 unit menunjukkan eskalasi pelan namun pasti pada agenda aneksasi Israel. Mencampurkan dimensi militer-politik dan agama, langkah ini mengancam keberlangsungan desa-desa Palestina, hak penempatan mereka, dan upaya perdamaian dua negara. Dengan tekanan internasional meningkat—termasuk dari ICJ, PBB, dan negara Eropa—masa depan solusi politik ini semakin gelap, sementara warga sipil Palestina menjadi korban utama dari strategi geopolitik ini.
