Ledakan Data Pusat Pemerintah di Korsel Lumpuhkan Digital Nasional
Ledakan data pusat pemerintah kembali menjadi sorotan setelah insiden besar yang melanda Daejeon, Korea Selatan. Insiden ini menimbulkan gangguan signifikan terhadap sistem digital pemerintahan, sehingga muncul kekhawatiran akan kerentanan infrastruktur teknologi negara tersebut.
Kamis malam waktu setempat (26 September 2025), sebuah ledakan terjadi di pusat data milik National Information Resources Service (NIRS) di kota Daejeon. Ledakan ini memicu thermal runaway dari baterai lithium-ion yang digunakan untuk sistem daya tak terputus (UPS), dan memicu kebakaran hebat di ruang server.
Api tersebut baru bisa dikendalikan secara keseluruhan keesokan harinya, sekitar pukul 06:30 waktu setempat. Namun, akibat kondisi panas ekstrem dan asap pekat, upaya pemadaman berjalan penuh tantangan.
Hingga Sabtu pagi, lebih dari 600 hingga 647 sistem layanan digital pemerintah tetap terganggu atau tidak aktif.
5 Fakta Penting Ledakan Data Pusat Pemerintah
1. Penyebab: Baterai Lithium-ion dalam UPS yang Meledak
Menurut laporan resmi, ledakan berasal dari satu unit baterai lithium-ion di ruang UPS pusat data. Proses pemindahan baterai ke lantai bawah (basement) disebut sebagai pemicu awal.
Ledakan itu memicu efek thermal runaway, yakni reaksi berantai di mana suhu meningkat secara drastis dan tak terkendali, menyebabkan elemen baterai ikut terbakar atau meledak lebih lanjut.
2. Skala Dampak: Ratusan Layanan Pemerintah Lumpuh
Akibat ledakan, sistem pusat mematikan sekitar 600ā647 layanan digital guna melindungi data dan infrastruktur yang lain.
Beberapa layanan paling terdampak antara lain:
- Sistem ID seluler (mobile identification)
- Layanan pos daring
- Basis data hukum nasional
- Sistem pengaduan dan petisi daring pemerintah
- Sistem email internal lembaga-lembaga pemerintahan
- Intranet pemerintahan (āOnnara Systemā)
3. Waktu Pemulihan Tidak Pasti
Meski api berhasil dikendalikan sekitar pukul 06:30, beberapa bagian kembali menyala, sehingga ventilasi dan sistem pendingin harus dipulihkan terlebih dahulu sebelum server bisa dihidupkan kembali.
Pejabat pusat data, Lee Jae-yong, menyampaikan belum ada estimasi pasti kapan seluruh layanan akan pulih.
4. Reaksi Pemerintah & Permintaan Maaf Publik
Perdana Menteri Kim Min-seok menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Ia berjanji layanan yang paling penting akan segera diprioritaskan pemulihannya.
Ia juga mengungkap tantangan pemadaman api karena sistem kritis pemerintah terpusat di satu lokasi, sehingga kebakaran sulit dikendalikan secara agresif.
Menanggapi kasus ini, Menteri Dalam Negeri dan Badan Administrasi mengumumkan perpanjangan tenggat waktu pengajuan dokumen dan pembayaran pajak sebagai mitigasi dampak layanan terganggu.
5. Risiko Keamanan & Cadangan Data
Meskipun insiden ledakan data pusat pemerintah ini termasuk hebat, pejabat menyatakan bahwa kemungkinan kehilangan data (data loss) relatif rendah. Hal ini karena pusat data NIRS memiliki sistem backup berlapis dan sistem pemulihan bencana (disaster recovery) yang sudah aktif.
Namun, konsentrasi layanan kritis dalam satu pusat data tetap menjadi sorotan, terutama dari sisi keamanan dan mitigasi risiko bencana. Para pengamat menyebut bahwa insiden ledakan data pusat pemerintah ini membuka mata akan pentingnya desentralisasi data atau penggunaan pusat data alternatif untuk meningkatkan ketahanan nasional.
Dampak Praktis ke Publik & Saran Sementara
Gangguan layanan digital pemerintah ini membuat beberapa kegiatan masyarakat terganggu, seperti:
- Warga yang hanya mengandalkan ID seluler untuk identitas bisa menemui hambatan.
- Beberapa transaksi melalui pos atau layanan online tidak bisa dilakukan sementara.
- Dokumen-dokumen resmi atau pengaduan yang sebelumnya diurus secara daring harus memakai jalur fisik.
- Kegiatan lembaga pemerintah di Daejeon dan kota administrasi Sejong juga terganggu akibat intranet tak bisa diakses.
Sementara itu, pemerintah menganjurkan warga menggunakan kantor layanan fisik sebagai alternatif dan menyediakan situs pengganti jika memungkinkan.
Analisis: Penguatan Infrastruktur Digital Nasional
Insiden ledakan data pusat pemerintah ini menjadi peringatan keras bagi banyak negara, termasuk Korea Selatan, bahwa infrastruktur digital negara sangat rentan terhadap kegagalan tunggal (single point of failure). Beberapa poin evaluasi:
- Risiko Sentralisasi
Konsentrasi layanan penting di satu lokasi akan memperbesar dampak saat terjadi kecelakaan atau bencana. - Cadangan & Redundansi
Meski Korea punya sistem backup, insiden tetap memunculkan kebutuhan akan lokalisasi cadangan, pusat data tertimbang geografis, dan pemulihan otomatis. - Keamanan Fisik & Pemeliharaan
Baterai lithium-ion harus dikelola dengan standar tinggi karena potensi thermal runaway-nya. Perawatan, pemantauan suhu, ventilasi, dan sistem proteksi baterai harus diperketat. - Protokol Respons Krisis Digital
Pemerintah harus menyiapkan skenario pemadaman terukur, migrasi sementara ke server eksternal atau cloud, dan sistem fallback agar layanan kritis tidak padam total. - Transparansi & Komunikasi Publik
Pernyataan cepat ke publik dan pembaruan status pemulihan sangat penting agar masyarakat tidak panik atau merasa ditelantarkan.
Ledakan data pusat pemerintah di Daejeon, akibat baterai lithium-ion yang mengalami thermal runaway, telah melumpuhkan ratusan layanan pemerintahan digital. Masyarakat merasakan langsung dampaknya, dari gangguan sistem identitas mobile hingga layanan pos daring. Meski pemadaman api telah berhasil dikendalikan, pemulihan penuh masih memerlukan waktu dan penanganan hati-hati.
Kasus ledakan data pusat pemerintah ini menegaskan bahwa fokus pada keamanan, redundansi sistem, dan mitigasi risiko sebar (desentralisasi) harus menjadi bagian integral dalam strategi ketahanan digital nasional. Ke depan, pemerintah Korea Selatan dan negara lain bisa menjadikan insiden ini sebagai pelajaran penting dalam memperkuat pondasi digital agar tidak mudah runtuh oleh satu peristiwa tunggal.
