Visa Mahmoud Abbas menjadi pusat perhatian menjelang Sidang Umum PBB pada September 2025, saat Amerika Serikat mengambil langkah kontroversial dengan mencabut dan menolak visa Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Berikut lima fakta terbaru yang perlu Anda ketahui.
1. Penolakan dan Pencabutan Visa oleh AS
Pada akhir Agustus 2025, Amerika Serikat, melalui Menteri Luar Negeri Marco Rubio, secara resmi menolak dan mencabut visa Mahmoud Abbas serta sekitar 80 pejabat PLO dan Otoritas Palestina, menjelang Sidang Umum PBB di New York. Keputusan ini dijustifikasi oleh AS atas dasar keamanan nasional dan tuduhan bahwa pihak Palestina telah menghalangi prospek perdamaian dengan melakukan “pengakuan sepihak” terhadap negara Palestina serta melancarkan “lawfare” di mahkamah internasional.
2. Klaim Pelanggaran Perjanjian Markas Besar PBB
Kantor Presiden Abbas menyatakan sangat terkejut dengan keputusan ini dan menegaskan bahwa tindakan AS melanggar Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947, yang mengharuskan akses bagi diplomat ke lokasi PBB di New York. Juru bicara PBB, Stéphane Dujarric, menyampaikan bahwa organisasi PBB akan mengangkat masalah ini dengan Departemen Luar Negeri AS.
3. Tekanan dan Solidaritas Internasional
Penolakan visa Mahmoud Abbas ini memicu reaksi internasional luas. Uni Eropa mendesak AS untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, sementara Prancis menekankan bahwa markas PBB harus menjadi “tempat netral dan suaka untuk perdamaian”. Perdana Menteri Spanyol menyatakan dukungan penuh kepada Abbas, menyebut penolakan visa Mahmoud Abbas sebagai tindakan “tidak adil”.
4. Dukungan Beberapa Negara Sekutu
Meski AS dan Israel menentang, beberapa sekutu Barat justru merencanakan pengakuan resmi terhadap negara Palestina. Australia, bersama Kanada, Prancis, dan Inggris, telah menegaskan akan mengakui status Palestina secara resmi, termasuk dalam konferensi tingkat tinggi tentang dua-negara yang digelar di samping Sidang Umum PBB.
Australia bahkan menyatakan bahwa mereka tidak akan gentar oleh langkah AS, dan tetap melihat pengakuan sebagai bagian penting dalam mewujudkan solusi dua-negara.
5. Palestina Mengupayakan Revisi Keputusan AS
Pihak Palestina mendesak agar AS membalikkan keputusannya, dengan melakukan lobi intensif kepada negara-negara Arab dan sekutu lainnya. Juru bicara Abbas menyatakan bahwa langkah penolakan dan pencabutan visa Mahmoud Abbas ini hanya akan meningkatkan ketegangan, dan upaya diplomatik dilakukan “siang dan malam” untuk merespons situasi ini. Konferensi puncak dua-negara yang diperjuangkan Prancis dan Arab Saudi, dijadwalkan 22 September, menjadi salah satu momentum penting yang terancam terganggu oleh situasi visa ini.
Selain itu, AS menyatakan masih terbuka untuk kembali terlibat diplomasi jika pihak PLO dan Otoritas Palestina mengambil langkah konkrit untuk kompromi damai dengan Israel.
Konferensi Juli 2025
Sebelumnya pada 28–30 Juli 2025, sebuah konferensi internasional tentang implementasi solusi dua-negara digelar di New York di bawah mandat PBB. Konferensi ini menghasilkan deklarasi rencana 15 bulan untuk membentuk negara Palestina yang berdaulat, termasuk isu pembebasan sandera, reformasi Otoritas Palestina, dan pelucutan senjata Hamas. Langkah AS sekarang berpotensi menggagalkan momentum diplomatik yang dibangun sejak konferensi itu.
Langkah AS menolak visa visa Mahmoud Abbas merupakan eskalasi dramatis dalam hubungan diplomatik Timur Tengah. Dengan perlawanan internasional meningkat dan konferensi internasional mendesak tengah berlangsung, dinamika politik mendatang—baik di PBB maupun diplomasi global—dipastikan semakin kompleks. Apalagi, momentum dua-negara yang tengah dibangun sejak Juli sangat tergantung dari kehadiran peran Palestina di panggung dunia.
